MAKALAH
KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL
DISUSUN OLEH :
Cindy
Sannia Wulandari Dinda
Puji Lestari Diyola
Putra Rasuanda Eca Evoni Roihan
Bima Henkuswara
SMA NEGERI 1
PRABUMULIH
TAHUN AJARAN
2014/2015
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun
isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai
salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca.
Harapan
kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para
pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga
kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini kami akui masih
banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh kerena
itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang
bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Prabumulih,
4 Februari 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman Judul........................................................................................................1
Kata Pengantar........................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
...............................................................................4
1.2.
Rumusan Masalah
..........................................................................4
1.3.
Tujuan
Penulisan.............................................................................4
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) ......................................5
2.2. Peranan
Kebijakan Fiskal Di Sektor Dalam Dan Luar Negeri .......6
2.3.Kebijakan moneter
................................................................................6
2.4.Jenis-jenis
Kebijakan Moneter
............................................................7
2.5. Tujuan Kebijakan
Moneter .................................................................8
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
............................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA
...............................................................................................10
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah.
Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan
suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan
erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut
diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan
sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan
interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana
peranan kebijakan fiskal di dalam dan luar negeri?
2. Apa tujuan
kebijakan moneter?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Sebagai media pembelajaran mengenai Kebijakan dalam Sistem Ekonomi
Indonesia
2. Berbagi ilmu kepada membaca.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.
Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan
Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter
untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan
pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.Instrumen kebijakan
fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat
dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan
daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan
jumlahoutput.Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli
masyarakat sertamenurunkan output industri secara umum.Kebijakan fiskal merujuk
pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang
yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan
pajak.
Ø Perubahan tingkat dan komposisi pajak
dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
·
Permintaan
aggregate dan tingkat aktivitas ekonomi
·
Pola
persebaran sumber daya
·
Distribusi
pendapat
Kebijakan
Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran
Defisit
(Defisit Budget)
/ Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah
untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi
stimulus pada perekonomian. Umumnyasangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi
sedang resesif.
2. Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif Anggaran surplus
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannyalebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakanketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran
Berimbang (Balanced Budget)Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik
anggaran berimbang yakni terjadinya kepastiananggaran serta meningkatkan
disiplin.
2.2.
Peranan Kebijakan Fiskal Di Sektor Dalam Dan Luar Negeri
Kebijakan
fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkantingkat kegiatan
ekonomi, dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkatyang
dikehendaki. Pandangan ini dalam buku Keynes yang sekarang menjadi
landasandalam perkembangan teori makroekonomi. Pandangan atau keyakinan ini
sangat berbeda sekali dengan yang dianut ahli-ahli ekopnomi dan pihak
pemerintah di dalamzamanya ahli-ahli ekonomi Klasik. Ahli ekonomi Klasik
menekankan tentang perlunya.menjalankan anggaran belanja seimbang. Mereka
menekankan tentang perlunyamenjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur
tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam
perekonomian. Lalu apakah kebijakan fiskal itumemang diperlukan atai tidak
dalam memajukan pertumbuhan perekonomian didalamsuatu negara.
2.3.Kebijakan
moneter
Kebijakan
moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara
untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter
dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman,
, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak
sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui
negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan
moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)
serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang
dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan
stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh
sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan
moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat
terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah
satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro
wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi
bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
2.4.Jenis-jenis
Kebijakan Moneter
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu:
Kebijakan
moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu
kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini
dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat
(permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
Kebijakan
Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu
kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini
dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan
kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter,
yaitu antara lain :
·
Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar
terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli
surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah
uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila
ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain
diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU
atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
·
Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas
diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan
uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang
bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya
menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
·
Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan
wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana
cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah
uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang
beredar, pemerintah menaikkan rasio.
·
Imbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral
adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi
jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank
sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
2.5.
Tujuan Kebijakan Moneter
Bank
Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7
tentang Bank Indonesia.
Hal
yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan
terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk
mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka
kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter
(Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang
mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam
mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia
juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar
yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam
pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan
moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau
suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan
oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter
tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di
pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto,
penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank
Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan
Prinsip Syariah.
BAB III
PENUTUP
3.1.
Kesimpulan
Sebagaiman
kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar
surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan
balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat
dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar
uang serta pasar surat berharga.
DAFTAR PUSTAKA
gimana kabarnya dinda
BalasHapus